6.   Bahwa pernyataan Zulfan Lindan menggunakan nama Bung Karno untuk mendegradasi elite PDI Perjuangan seolah-olah tidak paham pemikiran besar Soekarno karena mengurusi masalah ijazah adalah sesat pikir. Salah satu pilar utama pemikiran Bung Karno adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan melawan segala bentuk pembodohan publik. Dengan membuka data secara transparan, PDI Perjuangan sedang mempraktikan ajaran Bung Karno untuk mengedukasi masyarakat, bahwa berbicara harus berbasis pada data dan fakta, sebagaimana kutipan Bung Karno "Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya!". 

7.    Bahwa batas kewajiban Parpol dalam persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Presiden adalah tugas utama Parpol dalam proses Pemilu melakukan rekrutmen dan verifikasi administratif internal terhadap bakal calon, kemudian mendaftarkannya ke lembaga penyelenggara pemilu (KPU-RI). Parpol tidak memiliki otoritas ataupun kewajiban yuridis untuk menyatakan atau menguji materiil keaslian/kesahan ijazah seorang calon secara mandiri.

8.   Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) mengenai persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Sementara Pencalonan Presiden diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) Pasal 221 hingga Pasal 238 mengenai tata cara pendaftaran dan verifikasi dokumen pasangan calon oleh Partai Politik.