4.    Bahwa tindakan PDI Perjuangan membuka atau memberikan data informasi terkait dokumen persyaratan calon yang pernah diusungnya merupakan pemenuhan kewajiban hukum, bukan sebuah komoditas politik atau "politik receh". Kami sebagai kader PDI Perjuangan menolak atas pernyataan Zulfan Lindan atas Narasi PDI Perjuangan "Cuci Tangan" adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Tindakan PDI Perjuangan membuka dokumen arsip tidak berkaitan dengan aksi "cuci tangan" atau mencari panggung pahlawan. Tindakan ini murni didasarkan pada aturan Kepatuhan Hukum Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyatakan: "Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik". Dengan demikian sebagai Partai Politik yang dikategorikan sebagai Badan Publik, PDI Perjuangan demi hukum wajib menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat selama informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan.

5.   Bahwa Zulfan Lindan menyebut pemenuhan informasi ini sebagai "mainan politik picisan," adalah pernyataan keliru dan menyesatkan dalam bentuk pelecehan terhadap masyarakat taat hukum yang berlaku di Indonesia. Menjalankan perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah kewajiban setiap warga negara dan badan hukum publik untuk memberikan transparansi kepada masyarakat adalah tindakan kenegaraan yang tinggi (high politics), bukan politik picisan. Justru membiarkan ketidakpastian informasi di tengah masyarakat tanpa membuka data riil adalah tindakan yang merusak iklim demokrasi.