Sementara itu, Pensehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi memberikan pandangan berbeda. Pria kelahiran 11 Oktober 1979 ini mengatakan, pengertian deep state itu tidak selalu negatif. Karena deep state sesungguhnya adalah birokrasi yang merupakan bagian terdalam dari sebuah pemerintahan.  

"Deep state itu biasanya birokrasi karena mereka bagian terdalam dari negara ini. Bagian dalam sebuah negara itu birokrasi dan mereka yang stay. Pemimpin politik datang dan pergi silih berganti tiap 5 tahun, tapi birokrasi tetap stay di situ," ungkap Hasan dalam wawancara di program podcast OTT cumicumi.com.

Menurut Hasan deep state atau birokrasi yang menopang pemerintahan akan mengarah kepada eksistensi deep state dalam konotasi negatif ketika ada bagian dari birokrasi yang tidak seiring sejalan dengan pemimpin politik yang terpilih.

"Karena birokrasi ini harusnya dia jadi pelayan, maka begitu si A terpilih sebagai elected office, mau gubernur, mau bupati, mau presiden, ini birokrasi harus menyesuaikan gerak langkah dengan pemimpin politik yang terpilih tadi. Tapi kalau dia enggak mau menyamakan gerak langkah dengan pemimpin politik yang terpilih, maka dia akan disebut sebagai deep state (dalam konotasi negatif)," ungkap Hasan.