Birokrasi bayangan atau deep state umumnya dipahami sebagai istilah politik untuk mendeskripsikan jaringan rahasia atau kelompok kekuasaan tidak resmi di dalam aparatur negara. Kelompok ini beroperasi secara independen dan terkadang membangkang terhadap kepemimpinan politik yang sah demi menjalankan agendanya sendiri.

Istilah deep state di Indonesia merujuk pada jaringan oknum birokrat, aparat, dan kelompok kepentingan yang diduga beroperasi di belakang layar untuk mempertahankan status quo, menghambat kebijakan pemerintah, atau melayani agenda terselubung mereka sendiri tanpa terpengaruh oleh pergantian pimpinan politik.

Di era pemerintahan Prabowo-Gibran, isu deep state mengemuka dalam berbagai diskusi dan perdebatan publik. Isu adanya birokrasi siluman ini semakin mengemuka ketika beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih mensinyalir adanya sekelompok orang yang menjalankan praktek deep state melalui jaringan rahasia.