Cumicumi.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III DPR tidak melepas perhatian terhadap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Dasco secara khusus meminta komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut memantau perkembangan penyidikan secara berkala. Permintaan itu disampaikan di tengah proses hukum yang telah berjalan di kepolisian.

"Dan kami meminta komisi teknis, Komisi III melakukan pemantauan secara berkala terkait perkara ini," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Meski meminta pengawasan parlemen tetap berjalan, Dasco menegaskan DPR tidak akan mengambil alih proses penyidikan. Ia menyatakan pengungkapan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

"Perkara penyadapan itu kemudian sudah dilakukan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, dan tentunya kami serahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," katanya.

Kasus ini menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Selain Listyo Sigit, tiga nama yang turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga praktik penyadapan dilakukan tanpa prosedur yang semestinya dengan menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Perkara tersebut juga memunculkan perhatian terhadap penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum. Terlebih, tindakan tersebut berkaitan dengan informasi komunikasi sejumlah pejabat dan tokoh publik.

Di tengah proses penyidikan, Dasco meminta Komisi III menjalankan fungsi pengawasan agar perkembangan perkara tetap mendapat perhatian DPR. Sementara itu, pembuktian dugaan tindak pidana dan penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap menjadi ranah aparat penegak hukum.

Dengan demikian, sikap DPR dalam perkara ini mencakup dua hal: menyerahkan proses hukum kepada kepolisian dan meminta Komisi III mengawasi perkembangannya secara berkala.