Cumicumi.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan kembali menjadi perhatian di DPR RI. Sejumlah fraksi disebut telah menyampaikan usulan agar regulasi yang mengatur kewenangan penyadapan tersebut segera masuk pembahasan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan dorongan itu telah disampaikan secara informal sebelum DPR kembali memasuki masa persidangan.

"Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang, ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, Dasco belum memastikan apakah usulan percepatan tersebut langsung ditindaklanjuti. Menurutnya, keputusan mengenai kelanjutan pembahasan masih akan melihat dinamika yang berkembang di parlemen.

"Tapi kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana," ujarnya.

Dorongan pembahasan regulasi ini menguat setelah muncul perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Kasus tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan serta mekanisme pengawasannya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyatakan komisinya akan mendorong pembahasan RUU Penyadapan setelah menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Bahkan, Habiburokhman menyebut pembahasan RUU Penyadapan dapat mulai didorong pada Desember 2026. Namun, dalam perkembangan terbaru, ia memastikan Komisi III akan melanjutkan pembahasan regulasi tersebut pada masa sidang yang dimulai Selasa (10/11/2026).

Menurut Habiburokhman, aturan penyadapan diperlukan untuk melindungi seluruh warga negara dari praktik penyadapan ilegal, bukan hanya Presiden atau pejabat negara.

Ia juga menyinggung perlunya pembatasan ketat terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan secara resmi agar tidak meluas ke percakapan di luar kepentingan hukum yang menjadi dasar tindakan tersebut.

RUU Penyadapan sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pembahasannya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kewenangan, prosedur, dan pengawasan terhadap praktik penyadapan.

Dengan munculnya usulan dari sejumlah fraksi, DPR kini menghadapi dorongan untuk segera menentukan arah pembahasan regulasi tersebut di tengah sorotan terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal.