Cumicumi.com, JAKARTA - Persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ternyata sempat masuk dalam pembicaraan saat Presiden mengumpulkan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap adanya pembahasan tersebut. Meski demikian, ia menyebut persoalan penyadapan hanya disinggung secara singkat dan bukan menjadi fokus utama pertemuan.

"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dasco menjelaskan, pertemuan tersebut lebih banyak membicarakan arah pemerintahan Prabowo ke depan. Presiden disebut memaparkan visi untuk mendorong kemajuan Indonesia, termasuk menggerakkan perekonomian nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta dukungan para mantan Kapolri yang pernah memimpin institusi kepolisian pada periode berbeda.

"Di situ kemudian selain silaturahmi, presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan. Menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin," ujar Dasco.

Dasco mengaku tidak dapat menjelaskan lebih jauh mengenai substansi pembicaraan karena dirinya tidak menghadiri pertemuan di Hambalang tersebut. Ia juga belum mengetahui apakah Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap persoalan penyadapan.

Sementara itu, pertemuan tersebut berlangsung ketika penyidik tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Perkembangan kasus ini turut memunculkan perhatian terhadap pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, khususnya terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya.

Dasco juga menyinggung kemungkinan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan di DPR. Menurutnya, secara informal sejumlah fraksi telah mengusulkan agar pembahasan regulasi tersebut segera dilakukan.

Meski begitu, ia menyatakan DPR masih akan melihat dinamika yang berkembang ketika masa sidang berlangsung sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Dengan demikian, selain menjadi ajang silaturahmi lintas generasi kepemimpinan Polri, pertemuan di Hambalang turut menyinggung perkara yang kini tengah menjadi perhatian dalam penegakan hukum nasional.