Cumicumi.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad belum memastikan langkah parlemen dalam merespons desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan tindak lanjut melalui mekanisme kelembagaan.

Dasco mengungkapkan, aspirasi terkait polemik Gibran sudah disampaikan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi. Namun, komunikasi tersebut sejauh ini belum berkembang menjadi pembahasan resmi di parlemen.

Menurut Dasco, DPR juga belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi untuk membicarakan persoalan tersebut.

"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, masa persidangan DPR baru dibuka pada Selasa (10/11/2026). Setelah itu, pimpinan dewan akan melihat perkembangan aspirasi yang disampaikan anggota parlemen sebelum menentukan langkah berikutnya.

Selain menunggu pembukaan masa sidang, Dasco menegaskan DPR masih membutuhkan salinan lengkap putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Putusan tersebut menjadi salah satu hal yang disorot dalam munculnya desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.

"Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," ujarnya.

Dasco memastikan dinamika yang berkembang tidak akan diabaikan. Namun, ia meminta publik menunggu proses internal DPR berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Dengan demikian, hingga Senin (9/11/2026), belum ada keputusan resmi DPR untuk menggulirkan proses pemakzulan Gibran. Usulan tersebut masih berada pada tahap komunikasi informal lintas fraksi dan menunggu pembahasan melalui forum resmi parlemen.