KKI dan Persaingan dengan Visa serta Mastercard

Persaingan KKI dengan Visa dan Mastercard harus dipahami secara proporsional.

Visa dan Mastercard telah mempunyai jaringan global, jutaan merchant, ekosistem bank dan fintech yang sangat luas. Keunggulan mereka terutama berada pada network effect dan penerimaan internasional.

Sementara KKI mempunyai keunggulan pada kedaulatan, pengolahan transaksi domestik, efisiensi, data nasional dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar Indonesia.

Karena itu, strategi KKI tidak perlu dimulai dengan slogan "mengalahkan Visa dan Mastercard". Strategi yang lebih realistis adalah:

kuasai pasar domestik, bangun jaringan regional, kemudian masuk ke pasar global. 

Bank Indonesia sendiri menegaskan bahwa KKI tidak semata-mata ditujukan untuk menggantikan Visa dan Mastercard. KKI mempunyai jalur dan fungsi yang berbeda, khususnya dalam pemrosesan transaksi domestik.

Dalam konteks ini, KKI justru dapat menjadi alternatif dan mitra interoperabilitas, bukan sekadar musuh bagi jaringan pembayaran global.

Indonesia tidak perlu menutup diri dari jaringan internasional. Yang dibutuhkan adalah posisi tawar yang lebih seimbang.

Mengapa Ada Kekhawatiran dari Pihak Luar Negeri? 

Kemunculan jaringan pembayaran domestik yang semakin kuat secara alamiah dapat mengubah peta kompetisi industri pembayaran. 

Jika transaksi domestik Indonesia yang sebelumnya banyak menggunakan jaringan internasional mulai berpindah ke jaringan nasional, maka terdapat potensi perubahan dalam struktur biaya, volume transaksi, data transaksi dan posisi pasar para pemain global.

Namun Indonesia mempunyai hak yang sah untuk membangun infrastruktur pembayaran nasional.

Sebagaimana negara-negara lain membangun sistem pembayaran domestik dan regional, Indonesia juga perlu mempunyai infrastruktur yang mampu melayani kepentingan nasional.

Yang terpenting, pengembangan KKI harus dilakukan secara fair, transparan, interoperabel dan sesuai dengan prinsip perdagangan internasional, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia membangun sistem pembayaran dengan semangat proteksionisme yang berlebihan.

Kedaulatan ekonomi tidak sama dengan menutup diri.

Kedaulatan justru berarti Indonesia mampu menentukan pilihan, mempunyai infrastruktur sendiri, serta mempunyai posisi tawar ketika berhubungan dengan pemain global.