Manfaat dan Keunggulan KKI

KKI mempunyai sejumlah keunggulan strategis.

Pertama, kedaulatan transaksi domestik.

Transaksi domestik dapat diproses melalui infrastruktur nasional. Hal ini penting karena data transaksi merupakan aset strategis dalam ekonomi digital.

Kedua, efisiensi biaya.

Dengan menggunakan infrastruktur domestik, biaya pemrosesan transaksi di dalam negeri berpotensi menjadi lebih efisien. Efisiensi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha dan ekosistem pembayaran nasional.

Ketiga, transparansi transaksi pemerintah. 

Untuk segmen pemerintah, KKI mendukung transparansi, akuntabilitas, monitoring dan pengawasan belanja pemerintah. Bank Indonesia juga menempatkan KKI sebagai instrumen untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Keempat, memperkuat ekonomi nasional.

Jika transaksi menggunakan ekosistem pembayaran domestik, nilai ekonomi dari aktivitas pembayaran dapat lebih banyak berputar di dalam negeri, termasuk melalui bank, penyedia jasa pembayaran, merchant dan pelaku teknologi finansial nasional.

Kelima, memperluas inklusi dan digitalisasi.

KKI dapat dikembangkan terintegrasi dengan QRIS, pembayaran daring, virtual card, tokenisasi dan berbagai teknologi pembayaran baru. Bank Indonesia telah mengembangkan KKI dengan fitur QRIS, kartu fisik dan online payment.

KKI dan Keamanan Teknologi serta Siber

Dalam membangun sistem pembayaran nasional, keamanan tidak boleh menjadi aspek tambahan, melainkan fondasi utama. 

Secara regulasi, sistem pembayaran Indonesia telah mempunyai berbagai ketentuan mengenai manajemen risiko, autentikasi, keamanan transaksi, perlindungan konsumen dan mitigasi fraud. Ketentuan Bank Indonesia mengenai kartu kredit, misalnya, mengatur kewajiban peningkatan standar keamanan transaksi dan penggunaan transaction alert.

Penggunaan teknologi chip, autentikasi, sistem deteksi fraud, monitoring transaksi dan mekanisme manajemen risiko merupakan bagian penting dari keamanan ekosistem pembayaran.

Karena itu, dari perspektif teknologi, KKI tidak seharusnya diposisikan sebagai sistem yang sederhana atau tertinggal. Tantangannya bukan lagi sekadar apakah teknologinya aman, tetapi bagaimana keamanan tersebut terus diperbarui menghadapi artificial intelligence, social engineering, malware, account takeover, pencurian identitas dan serangan siber generasi baru.

Prinsipnya jelas: sistem pembayaran nasional harus aman, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pembaruan keamanan secara terus-menerus.