Cumicumi.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan, Listyo tidak hanya diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, tetapi juga menerima hasil dari aktivitas tersebut.

"Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi.

Suyudi turut memaparkan mekanisme pelaporan hasil penyadapan. Dalam perkara tersebut, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi diduga meneruskan laporan dari Kepala Bagian Monitoring kepada Listyo.

Laporan itu disebut tidak hanya berupa hasil penyadapan, tetapi juga laporan harian dan analisis terhadap rekaman komunikasi yang diperoleh.

"Meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ujar Suyudi saat menjelaskan dugaan peran Slamet Uliandi.

Dalam pemaparan yang sama, Suyudi menyebut terdapat empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut, yakni Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution.

Selain Listyo, Slamet diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan saat menjabat sebagai Kadiv TIK Polri. Sementara Eko Hadi dan Ahrie Sonta disebut memiliki peran dalam penerimaan serta penerusan instruksi kepada pelaksana teknis.

Ahrie Sonta juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log pada Oktober 2026.

Suyudi menjelaskan, dugaan penyimpangan dalam perkara ini berkaitan dengan penggunaan jalur internal atau jalur atensi. Mekanisme tersebut diduga berlangsung tanpa surat permohonan penyidik maupun kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dalam prosedur penyadapan resmi.

Kasus ini masih dalam proses hukum. Seluruh dugaan peran masing-masing tersangka harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan.