Cumicumi.com, JAKARTA - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Putusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung lebih dari 11 jam di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

Sidang dimulai pukul 09.00 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rudi Darmoko.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie Sonta.

Sanksi pertama berupa pernyataan bahwa perilaku yang bersangkutan merupakan perbuatan tercela. Sementara sanksi kedua berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan saat Ahrie menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Biro Pengendalian Operasi (Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Ahrie diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas perbuatannya, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Meski menerima sanksi pemecatan, Ahrie tidak menerima begitu saja keputusan majelis etik. Ia menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Polri memastikan permohonan banding akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Kasus yang menyeret Ahrie merupakan bagian dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang turut menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Selain Ahrie, tiga nama lain yang terseret dalam perkara tersebut adalah LSP, EH, dan SU.

Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan disebut tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Proses hukum pidana terhadap para tersangka berjalan terpisah dari penjatuhan sanksi etik terhadap Ahrie Sonta.