Cumicumi.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo menyarankan Gibran menempuh perlawanan hukum tersebut. Ia merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai konsekuensi putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Syahganda, pandangan hukum Presiden telah disampaikan melalui Yusril yang menyatakan tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan gugatan PTUN terhadap persoalan yang telah diputus tersebut.

"Pak Yusril mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN. Tidak mungkin presiden menganjurkan Pak Gibran untuk melakukan perlawanan hukum. Pandangan hukum Bapak Presiden diwakili oleh Profesor Yusril," kata Syahganda, sebagaimana dikutip dari keterangan Bakom RI, Rabu (11/11/2026).

Syahganda turut menceritakan pertemuannya dengan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya sempat berbincang sebelum Yusril dipanggil untuk bertemu Prabowo.

Setelah pertemuan dengan Presiden, Yusril kemudian memberikan keterangan kepada wartawan mengenai posisi hukum terkait putusan MA dan MK.

Namun, Syahganda tidak menyatakan dirinya mengetahui secara langsung isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran. Bantahan tersebut disampaikan berdasarkan pandangannya terhadap keterangan hukum yang sebelumnya diberikan Yusril.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Prabowo di Istana Wakil Presiden pada Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan itu, Gibran menyebut Presiden menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran.

Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA.

Perbedaan keterangan antara Gibran dan Syahganda tersebut menambah perkembangan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden, terutama terkait langkah hukum yang masih ingin ditempuh Gibran setelah adanya putusan MA.