Pertama, konsolidasi BUMN.

Perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis serupa harus dikonsolidasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih, perang pasar internal dan pemborosan biaya.

Kedua, restrukturisasi BUMN yang tidak produktif.

BUMN yang memiliki persoalan keuangan dan tata kelola harus mendapatkan restrukturisasi yang terukur. Perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek harus berani dilikuidasi, digabung atau didivestasi berdasarkan kajian profesional.

Ketiga, optimalisasi aset.

Aset negara yang selama ini kurang produktif harus diubah menjadi sumber pendapatan baru melalui monetisasi, pengembangan kawasan, kerja sama strategis maupun investasi baru.

Keempat, hilirisasi.

Danantara harus mendorong BUMN tidak berhenti sebagai produsen komoditas mentah, tetapi masuk ke industri pengolahan dengan nilai tambah lebih tinggi.

Kelima, transformasi digital.

Danantara telah mendorong orkestrasi transformasi digital di ekosistem BUMN agar efisiensi, integrasi data dan produktivitas meningkat. Pada Mei 2026, Danantara menyelenggarakan koordinasi transformasi digital yang melibatkan sekitar 60 perusahaan holding utama BUMN.

Keenam, memperkuat governance dan manajemen risiko.

Danantara melakukan pengkajian terhadap kebijakan akuntansi, kualitas pencatatan aset, tata kelola dan manajemen risiko sebagai bagian dari governance reset BUMN.

Ketujuh, membangun investasi jangka panjang.

Danantara harus mengembangkan portofolio investasi yang menghasilkan return optimal dengan tetap memperhatikan risiko, kepentingan strategis nasional dan kesinambungan fiskal.

Teori Keseimbangan Keuangan Negara

Gagasan sebagian laba Danantara masuk APBN juga dapat dilihat melalui teori keseimbangan keuangan negara.

Negara membutuhkan keseimbangan antara tiga kepentingan besar: investasi, penerimaan dan belanja pembangunan.

Jika seluruh laba Danantara digunakan kembali untuk investasi, negara memang memperoleh potensi pertumbuhan aset dalam jangka panjang. Namun APBN juga membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pertahanan, ketahanan pangan, energi dan berbagai program prioritas nasional.

Sebaliknya, apabila seluruh laba Danantara ditarik ke APBN, kemampuan sovereign wealth fund untuk melakukan investasi jangka panjang dapat melemah. Karena itu, solusi terbaik adalah profit sharing yang proporsional.

Sebagian keuntungan digunakan sebagai modal pengembangan dan reinvestasi Danantara, sementara sebagian lainnya disetorkan kepada negara sebagai PNBP.

Dengan formula seperti itu, Danantara tetap tumbuh sebagai sovereign wealth fund, sementara APBN mendapatkan tambahan kekuatan fiskal.

Memperkuat Postur APBN

Saya melihat momentum pembahasan ini sangat strategis menjelang penguatan postur APBN Tahun Anggaran 2026/2027 dan agenda fiskal pemerintahan Presiden Prabowo ke depan.

APBN bukan hanya instrumen penerimaan dan belanja. APBN adalah alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan.

Hingga Juni 2026, pemerintah mencatat defisit APBN sebesar 0,76 persen terhadap PDB dengan keseimbangan primer masih surplus Rp85,1 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan fondasi fiskal yang relatif terjaga.

Tambahan penerimaan dari laba Danantara akan semakin memperkuat ruang fiskal apabila dikelola secara hati-hati.

Namun, mekanismenya harus transparan. Jangan sampai setoran laba justru mengurangi kemampuan Danantara melakukan investasi yang menghasilkan keuntungan lebih besar di masa depan.

Satu Tahun Danantara: Fondasi Sudah Dibangun

Memasuki satu tahun perjalanan, Danantara layak diberikan apresiasi karena telah membangun fondasi kelembagaan baru dalam pengelolaan aset negara.

Danantara sendiri menempatkan tahun pertama sebagai fase pembangunan fondasi, penguatan tata kelola dan dimulainya berbagai inisiatif strategis untuk menciptakan nilai jangka panjang. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa capaian tahun pertama merupakan awal dan Danantara harus terus memperkuat tata kelola serta meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara.

Ini berarti evaluasi satu tahun Danantara tidak boleh hanya menggunakan ukuran keuntungan jangka pendek.

Evaluasi harus melihat setidaknya lima indikator:

Pertama, peningkatan nilai aset negara.

Kedua, peningkatan profitabilitas BUMN.

Ketiga, efisiensi dan pengurangan biaya akibat konsolidasi.

Keempat, kualitas tata kelola, transparansi dan manajemen risiko.

Kelima, kontribusi nyata terhadap perekonomian dan APBN.

Evaluasi Kinerja Danantara Harus Terukur

Menurut saya, setelah satu tahun beroperasi, Danantara memasuki fase kedua: dari building foundation menuju value creation.

Tahun pertama adalah membangun fondasi. Tahun berikutnya harus menjadi periode pembuktian.

Danantara harus mampu menunjukkan bahwa super holding bukan sekadar perubahan struktur kepemilikan BUMN, tetapi benar-benar menghasilkan transformasi korporasi.

BUMN harus semakin sehat, efisien, kompetitif dan menguntungkan. Aset negara harus semakin produktif. Investasi harus menghasilkan return.

Dan pada akhirnya, rakyat harus mendapatkan manfaat melalui pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan semakin kuatnya kemampuan APBN membiayai pembangunan.

Karena itu, gagasan Presiden Prabowo yang disampaikan melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan APBN patut didukung.

Danantara tidak boleh hanya menjadi tempat berputarnya laba BUMN. Danantara harus menjadi mesin penciptaan nilai ekonomi nasional.

Sebagian keuntungan untuk reinvestasi Danantara, sebagian untuk memperkuat APBN melalui PNBP. Inilah keseimbangan yang diperlukan.

Dengan tata kelola yang kuat, formula pembagian keuntungan yang tepat, pengawasan publik dan DPR yang memadai, serta kinerja korporasi yang terus meningkat, Danantara dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo: membangun Indonesia yang mandiri, kuat secara ekonomi dan berdaulat dalam mengelola kekayaan negaranya.

Danantara harus tumbuh, BUMN harus untung, APBN harus kuat, dan rakyat harus mendapatkan manfaat. (*)

Oleh: Syafrudin Budiman, S.IP

Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG)