Babak baru, kasus yang membawa bawa nama Betrand Peto di Polda Metro Jaya hingga kini masih terus bergulir. Kali ini, pihak pelapor melalui kuasa hukumnya turut memberikan tanggapan terkait adanya permintaan dari pihak Betrand Peto untuk dilakukan visum ulang terhadap pelapor berinisial ANW. Kuasa hukum ANW pun menegaskan bahwa asesmen psikologis atau visum et repertum psikiatrikum yang telah dijalani kliennya merupakan pemeriksaan yang difasilitasi oleh negara melalui lembaga resmi, di antaranya LPSK dan P3A. Lantas benarkah menurut pihak pelapor, apabila pihak terlapor ingin menyampaikan keberatan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya, hal itu merupakan hak yang dijamin dalam proses hukum?