Image Source : Sumber/Cumicumi.com
Cumicumi.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membutuhkan wakil untuk membantu menjalankan agenda pemerintahan di tengah padatnya kegiatan kenegaraan, baik di dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Fraksi Gerindra di MPR meminta jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka segera diisi.
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan, selama ini Prabowo membagi sejumlah pekerjaan pemerintahan dengan Gibran. Pembagian tugas tersebut termasuk kegiatan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Menurutnya, apabila posisi wakil presiden dibiarkan kosong terlalu lama, pembagian tanggung jawab yang sebelumnya berjalan tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama.
"Walaupun waktunya tenggat 60 hari, tapi nggak boleh terlalu lama karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya, ya, jabatan Wapres bukan cuma ban serep," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia juga menyinggung banyaknya agenda internasional yang harus dijalankan Prabowo. Selain itu, sejumlah pekerjaan besar di tingkat nasional turut membutuhkan perhatian Presiden.
"Nah, ini kan kalau kosong, nanti nggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," ujarnya.
Meski menginginkan pengisian jabatan berlangsung cepat, Habiburokhman menyebut waktu pelantikan tetap perlu memperhitungkan agenda kepala negara. Sebab, Presiden Prabowo diharapkan hadir dalam sidang paripurna MPR yang dilanjutkan dengan pelantikan wakil presiden terpilih.
Ia turut menyinggung rencana perjalanan Prabowo ke luar negeri, termasuk agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di China. Karena itu, penentuan waktu pelantikan perlu diselaraskan dengan jadwal Presiden.
Sementara itu, MPR telah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden pengganti Gibran.
Sebelum pemilihan berlangsung, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua kandidat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan persyaratan oleh tim verifikasi sebelum dibawa ke sidang paripurna.