Cumicumi.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal. Usulan itu muncul di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak.

Habiburokhman menilai aturan hukum yang berlaku saat ini belum secara spesifik mengatur tindak pidana penyadapan ilegal dengan karakteristik seperti kasus tersebut. Ia pun memandang penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena menyangkut tindakan terhadap pimpinan tertinggi negara. Ia bahkan menilai penggunaan pasal makar untuk menjerat dugaan tindakan insubordinasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tingkat keseriusannya.

"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia juga menyoroti belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur tindak pidana tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena itu, menurut Habiburokhman, diperlukan aturan yang dapat memberikan dasar hukum lebih spesifik untuk menindak praktik penyadapan ilegal.

"Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik nih tindak pidana yang sangat ekstrem ini," ujarnya.

Habiburokhman turut membandingkan kasus tersebut dengan skandal Watergate di Amerika Serikat. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki tingkat keseriusan berbeda dibandingkan penyadapan yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkompetisi.

Di sisi lain, Komisi III DPR sebelumnya juga mendorong pembentukan regulasi khusus mengenai penyadapan. Habiburokhman menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan telah masuk dalam agenda yang akan didorong pembahasannya setelah RUU Perampasan Aset.

Melalui regulasi tersebut, perlindungan dari penyadapan ilegal diharapkan tidak hanya berlaku bagi Presiden maupun pejabat negara, tetapi juga seluruh warga negara.

Usulan Perppu ini disampaikan saat Polri tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dalam perkembangan penyidikan yang disampaikan Bareskrim pada 3 November 2026, sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Meski demikian, usulan penerbitan Perppu tersebut masih berupa gagasan yang disampaikan Habiburokhman. Ia menyebut kemungkinan penerbitannya perlu dilihat berdasarkan situasi dan perkembangan pembahasan selanjutnya.