Cumicumi.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengkritik rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memilih menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk merespons polemik dokumen pendidikan SMA sederajat miliknya.

Denny menilai langkah Gibran yang menyatakan akan melakukan perlawanan atau fight melalui PTUN justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Denny, Gibran seharusnya menghormati putusan kedua lembaga peradilan tersebut dengan menyatakan pengunduran diri secara resmi di hadapan publik.

"Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara," kata Denny, Rabu (11/11/2026).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menjelaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan kasasi MA telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Denny mengaku telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Putusan tersebut memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara.

Atas dasar itu, Denny menilai gugatan terkait dokumen tersebut di PTUN sudah kehilangan objek setelah MA memutus pembatalan suket.

"Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amar dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek," ujarnya.

Denny juga mempersoalkan rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Menurut dia, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena bukan pihak yang berperkara dalam gugatan tersebut.

Ia menjelaskan, perkara kasasi yang membatalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran melibatkan Subhan Palal sebagai pemohon dan kementerian terkait sebagai pihak termohon.

Selain itu, Denny menyinggung ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan tersebut, menurutnya, mewajibkan pejabat pemerintahan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, Denny mengaku mempertimbangkan kembali langkah hukum yang akan ditempuh bersama tim kuasa hukum Mercy Sihombing. Ia membuka kemungkinan kembali menghadiri persidangan PTUN apabila diperlukan untuk merespons langkah Gibran.

Sebelumnya, Gibran menyampaikan akan menempuh proses hukum melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga jenjang sarjana.

Gibran juga mengungkapkan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan PK atas putusan MA.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran setelah mengungkap hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran.

Polemik dokumen pendidikan Gibran tersebut turut berkembang ke ranah politik. Sejumlah anggota DPR RI sebelumnya telah menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Denny turut mendorong agar proses HMP di DPR segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional.