Cumicumi.com, JAKARTA - Presiden DPN Indonesia, Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., meminta Presiden Prabowo Subianto mengawasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset agar kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan. Menurutnya, efektivitas aturan tersebut tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga keteladanan pemimpin dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Faizal menilai, komitmen pemberantasan tindak pidana harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Ia menekankan bahwa penegakan hukum semestinya berlaku bagi siapa pun, termasuk anggota keluarga maupun kerabat pejabat yang melakukan pelanggaran.

"Jadi pimpinannya ini siap menegakkan aturan terhadap anaknya sendiri," kata Faizal saat diwawancarai pada Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, keteladanan tersebut dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar pemimpin agar tidak merasa memiliki keistimewaan di hadapan hukum. Ia berharap prinsip yang sama diterapkan dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset sehingga aturan tersebut tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi benar-benar dijalankan secara konsisten.

Selain keteladanan, Faizal menekankan pentingnya pengawasan langsung dari kepala negara terhadap implementasi aturan tersebut. Ia mengingatkan bahwa sistem yang telah dibentuk tetap membutuhkan pengawasan untuk mencegah pihak tertentu mencari celah demi kepentingannya sendiri.

"Ya, meminta Kepala Negara Pak Presiden ini yang mengawasi dengan baik, lalu juga memberikan teladan dengan baik ketika nanti sudah berjalan," ujarnya.

Faizal berharap pengawasan dan keteladanan pemimpin dapat memastikan UU Perampasan Aset digunakan sesuai tujuannya, yakni mendukung penegakan hukum dan mengembalikan kekayaan hasil tindak pidana untuk kepentingan masyarakat.