Dari sudut pandang teori sosiologi politik dan hukum, akankah proses terhadap peristiwa "tuduhan publik tentang Ijasah Palsu" Jokowi yang berimplikasi pada ramainya suara-suara yang korelasinya tuduhan yang berkesinambungan dengan peta kekuatan dan justru akan berlabuh di muara politik kekuasaan, yang diantara penyebabnya adalah:

1. Dalil KUHAP lama dan assesori regulasi yang dipakai oleh penyidik tidak memiliki batasan waktu terhadap para TSK untuk diadili. Akhirnya bakal semarak suara bising "Pelanggaran HAM!"

2. Fenomena yang terus dinamis dan berlarut-larut dalam konteks "perseteruan" dua atau tiga pihak bahkan multi pihak akan memainkan perannya masing-masing sambil memanfaatkan situasi dengan representatif kondisi politik kontemporer  (on going).

Lalu timbul pertanyaan, pihak atau kelompok manakah yang diuntungkan oleh kedua gejala-gejala dinamika di atas?.

Jawabannya, semua pihak bakal diuntungkan dengan porsi yang berbeda. Tentu porsi kelompok penguasa yang bakal banyak mendapatkan keuntungan, terlebih dari sisi politik konstituen plus kepentingan ekonomi, sehingga butuh pengeluaran kas negara secara sah dengan alasan urgensi demi menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.

Selanjutnya berdasarkan data sejarah sosiologi dan politik hukum di tanah air gelanggang diskursus politik yang ada atau pernah ada, pihak penguasa (cenderung) menjadi 'the winner' dalam pemanfaatan isu dan dampak isu daripada semua sektor (ekopolhukbud), baik isu yang lahir sendiri dari berbagai aksi penolakan dampak adanya rumor negatif terkait kebijakan eksekutif- legislatif, terlebih terhadap produk isu mereka sendiri.

Penutup: Deskripsi akhir bahwa pihak yang paling merugi dan babak belur adalah sosok sosok individu aktivis mimikris, yang sudah menyandang status TSK. Namun tidak berimpilkasi buruk terhadap para advokat yang juga menyandang status sebagai politisi dan para tokoh politik yang berkolaborasi dengan advokat mimikris (penumpang gelap TPUA) yang tidak memiliki ikatan batin terhadap tokoh basis internal.

Maka aktivis "ikut-ikutan ini" yang minim perjuangan tapi kental euforia dan bersikap pragmatis, jangan lugu atau kaget atau oonisme jika kelak ternyata para aktivis lintas disiplin ilmu dan advokat politisi, utamanya eks pejabat publik pendompleng perjuangan TPUA dan Ulama (dengan data empirik) berlabuh di muara lingkar kekuasaan, walau kata "kelak" ini asumsi namun tidak aprioris, tapi berbasis data dengan sosok-sosok kepribadian dari sejarah perjuangan penegakan hukum sejak era 10-15 tahun kebelakang.

Adapun perihal adab-moralitas (egoistis, penghormatan dan kekuasaan) sudah eksis pada 3 jenis mahluk saat di syurga (Malaikat, Iblis, Adam-Hawa), lalu berlanjut ke kehidupan manusiawi di bumi dengan segala rupa karakter meliputi super ego, rakus, kecongkakan lalu kristalisasi berbuah individualisme lalu primordialisme, wujud politik identitas yang kasat pragmatisme.

Dan penulis individual yang percaya bahwa hidup dan kehidupan di alam fana hanyalah permainan atau sandiwara belaka, namun "disaran_paksa" pada setiap aksi panggungnya bersikap ideal sesuai doktrisasi (rule or the game) yang skripnya berasal dari kumpulan Titah Zat Yang Maha Kuasa Atas Segalanya, Sang Maha Pemberi, Maha Pembalas namun Maha Adil dan Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan Titah Mulia dimaksud sudah diadopsi (inline) di dalam 5 prinsip Pancasila yang menjelma menjadi Dasar Negara RI walau beberapa sistim hirarkis di bawahnya masih butuh pembenahan utamanya pada sisi tauhid dan mentalitas yang buruk sehingga adab atau moralitas pejabat banyak diantaranya tidak amanah (disfungsi tugas).

 

Penulis: Damai Hari Lubis

Pengamat KUHP (Kebiajkan Umum Hukum dan Politik)