Delapan Sikap Politik

Melalui pernyataan politik tersebut, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik, yaitu:

1. Mendukung langkah pemerintah memberantas korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

2. Mendukung pemberantasan korupsi dari sektor pengelolaan sumber daya alam dan kebocoran penerimaan negara.

3. Mendukung penertiban kawasan hutan serta redistribusi lahan secara transparan kepada masyarakat.

4. Mengawal semangat antikorupsi dan efisiensi birokrasi agar tidak disalahgunakan.

5. Mendukung restrukturisasi APBN untuk memperkuat program-program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap mendorong evaluasi tata kelolanya.

6. Menegaskan anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat konstitusi dan tidak dikurangi akibat pelaksanaan program MBG.

7. Mengajak seluruh elemen bangsa menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat program-program strategis nasional.

8. Mendorong persatuan nasional menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. 

Edison menegaskan dukungan yang diberikan bukanlah cek kosong bagi pemerintah. Sebaliknya, gerakan Reformasi akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada rakyat serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, yakni Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.

Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, sekaligus tetap membuka ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998. (red)