Indonesia Corruption Watch (ICW) belum lama ini merilis temuan anggaran pengadaan jasa influencer senilai total Rp14,69 miliar dari dua kementerian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk PT Rans Animasi Indonesia (perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad) sepanjang periode 2024–2026.

Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka peluang untuk mendalami dan menelaah temuan iCW tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mempelajari dan mengkaji apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi serta apakah penanganannya masuk ke dalam kewenangan KPK.

"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi Prasetyo.

KPK juga akan menyisir potensi benturan kepentingan, termasuk meninjau penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor terkait proses pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, Raffi Ahmad adalah Utusan Khusus Presiden. Selain itu, Budi menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

"Sehingga memang KPK terus mendorong instansi-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam proses pengadaan barang dan jasa ini harus betul-betul hati-hati. Sejak perencanaan, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, sampai dengan evaluasinya," jelasnya.

Saat disinggung jadwal pemanggilan Raffi Ahmad, KPK hingga kini belum memastikan apakah akan langsung memanggil sang artis atau mendatangi kementerian terkait. Oleh karena itu, mereka masih mencermati data dan evaluasi dari instansi terkait lebih dulu.

"Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut," paparnya. (ND)