Image Source : YouTube/TVR Parlemen
Cumicumi.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini membawa konsekuensi baru bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diwajibkan membentuk dua badan khusus, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset, sebelum regulasi tersebut dapat diberlakukan.
Kehadiran dua lembaga itu dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengelolaan aset hasil rampasan dari pengawasan pelaksanaan perampasan aset. Pemisahan tersebut juga menjadi upaya mencegah konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan badan pengelola diperlukan agar aparat penegak hukum tidak merangkap sebagai pihak yang mengelola aset hasil perampasan.
Sementara itu, Badan Pengawas Perampasan Aset disiapkan untuk mengawasi penerapan undang-undang tersebut. Keberadaan lembaga ini diharapkan mencegah kewenangan perampasan aset digunakan sebagai alat pemerasan maupun penindasan terhadap pihak di luar kekuasaan.
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku. Pasal 74 mengatur undang-undang tersebut mulai berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) terbentuk.
Regulasi ini juga mengatur mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Namun, mekanisme tanpa putusan pidana memiliki persyaratan tertentu, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Selain itu, mekanisme tersebut mensyaratkan aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar. Perampasan aset juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses hukum terhadapnya tetap dapat dilakukan.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Komisi III DPR juga menggelar lebih dari 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi akhir dari proses legislasi yang telah berlangsung sejak 2008. Namun, efektivitas aturan ini kini bergantung pada langkah pemerintah membentuk dua lembaga tersebut serta memastikan kewenangan perampasan dan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel.