logo shopcumi
  • Politik
  • 8 jam yang lalu

9 Jam Disidang, Irjen Eko Hadi Dipecat terkait Penyadapan Prabowo

Image Source : Dok.Polri

‌

‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌

Cumicumi.com, JAKARTA - Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) selama sembilan jam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik tersebut berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, majelis KKEP menghadirkan sembilan saksi dalam persidangan tersebut. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan dan diajukan atas permintaan Eko Hadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis menyatakan Eko Hadi melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal atau illegal access dengan memanfaatkan akses maupun perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan.

Aktivitas tersebut dinilai dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

"Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," ujar Trunoyudo dalam keterangannya seusai sidang.

Atas pelanggaran tersebut, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Eko Hadi merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.

"Pada hasil sidang KEPP maka didapatkan putusan sidang KEPP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Trunoyudo.

"Yang kedua yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," lanjutnya.

Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Eko Hadi tidak menerima begitu saja putusan tersebut. Ia menyatakan mengajukan banding atas keputusan majelis KKEP.

Permohonan banding itu selanjutnya akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Eko Hadi merupakan salah satu perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Kasus tersebut turut menyeret sejumlah nama petinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.

Sebelum Eko Hadi, Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang etik pada 10 November 2026. Sementara itu, proses penanganan etik terhadap para perwira tinggi lainnya masih menjadi perhatian dalam perkembangan perkara tersebut.

related articles
Hadir Sebagai Saksi, Fitri Salhuteru Tegaskan Tak Akan Memihak Ruben Maupun Sarwendah

  • Seleb News
  • 4 jam yang lalu
Dihadiri Tokoh Nasional hingga Aktor Hollywood, Perayaan Ulang Tahun Prof. dr. Deby Vinski Jadi Tonggak Baru Kedokteran Preventif

  • Seleb News
  • 11 jam yang lalu
no na Pecahkan Rekor jadi Artis Indonesia Pertama yang Tampil di Coachella 2027

  • Seleb News
  • 1 minggu yang lalu