Cumicumi.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan tersebut membuat dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keputusan pencabutan tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Dokumen tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, pada 11 November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membenarkan pencabutan surat penyetaraan tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai keputusan itu, Yusril menjawab, "Ya."

Dalam diktum pertama keputusan tersebut, Kemendikdasmen secara tegas mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Tak hanya mencabut, Kemendikdasmen juga menarik dokumen tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lain yang menyimpannya. Pada diktum kedua, surat itu dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.

Penerbitan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026. Dalam putusan kasasi itu, MA mengabulkan gugatan yang diajukan H.M. Subhan dan menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran batal.

MA juga mewajibkan pihak tergugat, yakni pejabat terkait di lingkungan Kemendikbud yang kini menjadi Kemendikdasmen, untuk mencabut surat tersebut.

Dengan terbitnya Keputusan Nomor 206 Tahun 2026, Kemendikdasmen telah mengambil langkah administratif untuk melaksanakan amar putusan MA. Pencabutan ini secara spesifik menyangkut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa, bukan keputusan pembatalan ijazah SMA Gibran.