Image Source : Sumber/Istimewa
Cumicumi.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti seriusnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Mahfud bahkan mengaitkan perkara tersebut dengan dua kasus besar yang sebelumnya mencoreng institusi Polri, yakni pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo dan kasus peredaran narkotika yang menjerat Teddy Minahasa.
Dalam keterangannya melalui podcast di kanal YouTube pribadinya, Mahfud mengaku tidak menyangka muncul perkara yang menurut penilaiannya memiliki tingkat keseriusan lebih besar dibandingkan kasus-kasus sebelumnya.
Selama ini, kata Mahfud, kasus Sambo dan Teddy Minahasa kerap dipandang sebagai salah satu perkara paling serius yang pernah terjadi di lingkungan kepolisian.
Namun, dugaan penyadapan terhadap kepala negara membuatnya melihat persoalan tersebut dari dimensi berbeda.
"Ini merupakan kejahatan yang diduga paling besar sepanjang sejarah Polri," kata Mahfud dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (3/11/2026).
Mahfud menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan biasa. Sebab, tindakan tersebut menyangkut keamanan kepala negara dan institusi yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya persoalan lain di balik dugaan penyadapan tersebut.
"Penyadapan yang nanti diduga juga ada kaitannya dengan dugaan makar karena yang disadap adalah kepala negara," ujarnya.
Menurut Mahfud, perbedaan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan penyadapan terhadap kepala negara oleh aparatnya sendiri.
" Tidak semua rakyat Indonesia mungkin sangat senang dengan presiden sekarang, tetapi kalau sampai disadap oleh kapolr inya sendiri, oleh para polisi sendiri, itu satu kejahatan yang sangat biadab terhadap negara ini. Oleh sebab itu, ini harus diseriusi," lanjutnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Ketiga nama tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).