Cumicumi.com, JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk mengubah orientasi kebijakan keuangan nasional. Pemerintah kini tidak hanya menargetkan masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan finansial keluarga.

Perubahan tersebut menandai peralihan dari kebijakan inklusi keuangan menuju pendekatan yang menitikberatkan kondisi keuangan rumah tangga, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi tekanan ekonomi.

Prabowo meresmikan DNKK dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," kata Prabowo.

Pembentukan DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Prabowo menjabat sebagai ketua dewan, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai ketua harian.

Airlangga menjelaskan, perubahan kelembagaan tersebut membawa orientasi baru dalam kebijakan keuangan nasional. Menurut dia, kepemilikan rekening tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur perluasan akses keuangan masyarakat.

"Orientasinya berubah, kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening, tetapi Bapak Presiden sudah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga," ujar Airlangga.

DNKK akan memperhatikan sejumlah aspek, antara lain kondisi keuangan masyarakat, ketahanan menghadapi guncangan finansial, serta rasa aman dalam mengelola keuangan. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sekaligus menghadapi situasi darurat.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2026. Tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat sebesar 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,57 persen.

Pemerintah turut menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Prabowo menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan harus tercermin dalam kondisi ekonomi masyarakat, terutama melalui kenaikan penghasilan dan daya beli.

"Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata," kata Prabowo.

Melalui pembentukan DNKK, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi kebijakan keuangan agar manfaat layanan dan pembiayaan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Namun, capaian kebijakan tersebut pada akhirnya akan terlihat dari dampaknya terhadap kondisi keuangan keluarga, bukan semata-mata dari meningkatnya akses terhadap layanan keuangan.