Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemberian beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Melalui kerja sama ini, DPN Indonesia memberikan 2.000 beasiswa bagi kader Pagar Nusa lulusan S1 Hukum di seluruh Indonesia untuk menjadi advokat profesional.

Penandatanganan bersejarah yang berdekatan dengan momentum Hari Santri Nasional ini dilangsungkan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, pada Jumat (16/10/2026).

Presiden DPN Indonesia, Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk pengabdian lembaganya dalam mencetak praktisi hukum yang berkualitas sekaligus menjaga keutuhan bangsa. "Kami memberikan Beasiswa Presiden untuk 2.000 kader Pagar Nusa di seluruh Indonesia. Bagi kader terbaik atau best of the best, kami siapkan 'karpet merah dan karpet biru', artinya semua biaya mulai dari PKPA, Ujian Profesi Advokat (UPA), pelantikan, penyumpahan, hingga pemberian toga akan ditanggung penuh hingga menjadi advokat paripurna," ujar Faizal Hafied.

Faizal menambahkan, pendidikan profesi ini akan diselenggarakan secara online berskala nasional dengan menghadirkan para pengajar kelas wahid. Para pemateri terdiri dari mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK), pejabat aktif di Kejaksaan Agung, hingga guru besar dan advokat papan atas nasional. "Tujuannya agar calon advokat dari Sabang sampai Merauke memiliki kualitas dan keilmuan hukum yang setara. Kami berharap advokat dari Pagar Nusa ini ke depannya dapat menjadi perekat komponen bangsa yang mampu merangkul seluruh kalangan masyarakat," tegas Faizal.

Mencetak Pendekar Hukum yang Beradab Ketua Umum PP Pagar Nusa, Gus Nabil Haroen, menyambut antusias kerja sama strategis ini. Ia menilai beasiswa ini sebagai kado istimewa bagi Pagar Nusa dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. "Bagi saya, kehormatan seorang pendekar terletak pada kesanggupannya untuk melindungi. Sebagaimana mars kita, 'Pagar Nusa, kami adalah pelindung bangsa'. Pengetahuan hukum yang kita miliki harus dapat menjadi pegangan bagi masyarakat yang sedang berada di dalam ketidakpastian hukum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki biaya maupun keberanian untuk memperjuangkan haknya," jelas Gus Nabil.

Gus Nabil juga menekankan bahwa kuota 2.000 peserta ini merupakan langkah awal. Jika antusiasme kader tinggi dan kuota habis dalam waktu singkat, Pagar Nusa dan DPN Indonesia siap memperbarui MoU untuk menambah jumlah kuota penerima beasiswa hingga belasan ribu peserta. Sebagai bentuk penghormatan dan penguatan kelembagaan, dalam kesempatan tersebut Gus Nabil juga secara resmi mendaulat Presiden DPN Indonesia Dr. Faizal Hafied dan Presiden FHP Law School Satria Utama untuk menjadi Dewan Pakar di Lembaga Advokat dan Bantuan Hukum (LABH) PP Pagar Nusa.

Katib Syuriah PBNU, KH Ahmad Sudrajat, yang hadir menyaksikan penandatanganan, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum membangun kesadaran dan kemampuan hukum kader Pagar Nusa yang juga merupakan kader Nahdlatul Ulama. Ia menegaskan bahwa langkah Pagar Nusa dan DPN Indonesia ini sangat selaras dengan program prioritas PBNU tahun ini. "Salah satu atensi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun ini adalah membangun Qonun Asasi serta menguatkan hukum dan Jam'iyyah. Kita sadari betul hari ini masyarakat kita perlu literasi, advokasi, dan kesadaran hukum agar tidak terjadi penyelesaian masalah yang mengabaikan hukum atau chaos," terang KH Achmad Sudrajat.

Kiai Sudrajat berharap, para advokat jebolan Pagar Nusa dan DPN Indonesia ini kelak tidak hanya mumpuni secara akademis, tetapi juga memiliki kedewasaan moral ala santri. "Insyaallah, advokat yang berasal dari DPN dan Pagar Nusa bisa memberikan advokasi yang pas dan kuat, apalagi mereka adalah para santri yang memiliki kesadaran untuk selalu memberikan kebaikan bagi semesta (rahmatan lilalamin)," pungkasnya.