Anggota Komisi XIII DPR RI Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., ikut angkat bicara di tengah aksi demonstrasi dan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Lewat unggahan yang ia bagikan melalui akun media sosial resminya, Rieke menegaskan bahwa RUU tersebut tidak boleh hanya berfokus pada kewenangan negara untuk merampas aset, melainkan juga harus membenahi tata kelola pengelolaan aset hasil tindak pidana.

"Perampasan aset tidak hanya berfokus pada kewenangan negara untuk merampas aset, tetapi juga harus membenahi tata kelola pengelolaan aset hasil tindak pidana," tulis Rieke Diah Pitaloka dalam unggahan yang dibagikan pada hari Kamis, (26/08/2026)

 

Rieke juga mengingatkan, tanpa adanya reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan aset rampasan, RUU tersebut justru berpotensi melahirkan praktik baru Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam bentuk yang berbeda.

"Tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan aset rampasan, RUU tersebut justru berpotensi melahirkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam bentuk baru," tegasnya.

Seperti diketahui, pernyataan ini bertepatan dengan aksi unjuk rasa berskala besar yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Sejumlah aliansi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga kelompok relawan dari berbagai daerah turun ke jalan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang turut membawa tuntutan penerapan hukuman m*ti bagi koruptor.