DENPASAR - Program beasiswa pendidikan dinilai tidak seharusnya berhenti seiring berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Rektor Universitas Udayana (Unud), Prof. I Ketut Sudarsana, mendorong agar program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Bali dikembangkan menjadi kebijakan jangka panjang yang memiliki pendanaan berkelanjutan, sehingga tidak bergantung pada siklus politik lima tahunan.

Menurut Sudarsana, investasi terhadap pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, keberlangsungan program beasiswa perlu dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi, bukan hanya selama satu periode pemerintahan.

"Program ini sangat baik. Harapan kami tidak berhenti dalam satu periode pemerintahan, tetapi terus berlanjut karena manfaatnya sangat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Bali," ujarnya dalam diskusi bersama media di Kampus Universitas Udayana.

Ia bahkan mengusulkan agar ke depan program tersebut memiliki skema pendanaan yang lebih berkelanjutan, menyerupai konsep dana abadi pendidikan seperti yang diterapkan melalui LPDP, sehingga akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi tidak bergantung pada perubahan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun. Yang jauh lebih penting adalah memastikan semakin banyak generasi muda memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah di masa depan.

Universitas Udayana sendiri memperoleh alokasi 250 kuota mahasiswa penerima Program SKSS untuk tahun akademik 2026/2027. Meski demikian, Sudarsana menegaskan seluruh calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali.

"Tahun ini kuota yang diberikan kepada Universitas Udayana sebanyak 250 orang. Semoga bisa kami penuhi. Namun kalau kriterianya tidak memenuhi, tentu tidak bisa dipaksakan," katanya.

 Baca juga: Muhaimin Iskandar Dampingi Presiden Prabowo Sambut PM 

Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pemenuhan kuota tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program. Dari sekitar 200 kuota yang tersedia pada 2025, hanya 99 mahasiswa yang dinyatakan lolos setelah melalui proses verifikasi administrasi dan validasi sesuai ketentuan.

Proses seleksi dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan kondisi ekonomi keluarga, dokumen administrasi, hingga verifikasi oleh Unit Beasiswa Universitas Udayana sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Sudarsana juga meluruskan anggapan bahwa Program SKSS hanya dapat dimanfaatkan pada program studi tertentu. Menurutnya, seluruh program sarjana di Universitas Udayana, termasuk Program Studi Kedokteran, terbuka bagi mahasiswa penerima beasiswa selama memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

Bagi Sudarsana, keberhasilan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas manusianya. Karena itu, ia berharap Program SKSS dapat terus diperkuat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan 2.500 kuota Program Satu Keluarga Satu Sarjana pada tahun akademik 2026/2027 dengan alokasi anggaran sekitar Rp41 miliar untuk membiayai pendidikan sekaligus bantuan biaya hidup mahasiswa. (Lato)